Tugas

menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan asset daerah

Fungsi

  1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan keuangan daerah;
  2. Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
  3. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah;
  4. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran (PPA) berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah;
  5. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  6. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
  7. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  8. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  9. Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
  10. Pengendalian pelaksanaan APBD;
  11. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  12. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  13. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  14. Penyimpanan uang daerah;
  15. Penetapan Surat Penyediaan Dana;
  16. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;
  17. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  18. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  19. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  20. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
  21. Penagihan piutang daerah termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  22. Pelaksanaan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerah;
  23. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
  24. Penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
  25. Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  26. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pengelolaan keuangan;
  27. Fasilitas pengembangan kerjasama keuangan;
  28. Penelitian pengembangan keuangan daerah;
  29. Pengelolaan aset daerah yang tidak dalam enggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;
  30. Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan barang daerah yang tidak diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;
  31. Penyusunan harga satuan barang;
  32. Pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi;
  33. Pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah;
  34. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasaran dan sarana kerja;
  35. Pemberian dukungan teknis dan administrative kepada masyarakat dan perangkat daerah;
  36. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan pengelola keuangan daerah; dan
  37. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;