Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Majalengka

posted in: Berita | 0

Dasar-dasar pengelolaan PBB pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Majalengka

Pengertian

  1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor pedesaan dan perkotaan kecuali kawasan             yang akan digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
  2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut.
  3. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut

Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Kabupaten Majalengka

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sepenuhnya dikelola oleh Kabupaten Majalengka Mulai tanggal 1 Januari 2013 sesuai dengan peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kanupaten Majalengka sebagai tindak lanjut Pasal 182 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

 

Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sektor pedesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Yang termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

  1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  2. Jalan tol;
  3. Kolam renang;
  4. Pagar mewah;
  5. Tempat olahraga;
  6. Galangan kapal,dermaga;
  7. Tempat penampungan/kilang, air dan gas, pipa minyak; dan
  8. Menara;

 

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB P2

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

  1. Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu;
  4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasioanal, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
  5. Digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;dan
  6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

 

Subjek Pajak

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memeperoleh manfaat atas Bangunan.

 

Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

  1. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000 ( satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% ( nol koma satu lima persen) per tahun;
  2. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diatas Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% ( nol koma dua lima persen) per tahun.

 

Dasar Pengenaan PBB P2

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati

 

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak (WP).

 

Nila Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Besarnya pokok PBB P2 yang terutang adalah

 

Tarif × (NJOP – NJOP tidak Kena Pajak )

 

PBB P2 yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan tersebut berada.

 

Masa Pajak

 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

 

Pendaftaran Objek dan Subjek PBB P2

Pendaftaran objek PBB P2 dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Majalengka dengan dilampiri bukti-bukti pendukung seperti:

  1. Sketsa/Denah Objek Pajak;
  2. Fotokopi KTP dan NPWP;
  3. Fotokopi Sertifikat Tanah;
  4. Fotokopi Akta Jual Beli; atau
  5. Bukti Pendukung lainnya

setelah subjek pajak mengembalikan SPOP maka Bupati akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT)

 

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB P2

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus diambil selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Apabila saat jatuh tempo pembayaran PBB P2 tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

 

Conto Perhitungan PBB P2

 

Contoh 1:

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

  1. Tanah seluas 800m2 dengan harga jual Rp. 300.000/m2
  2. Rumah seluas 400m2 dengan harga jual Rp. 350.000/m2
  3. Taman seluas 200m2 dengan harga jual Rp. 50.000/m2

Maka ,besarnya pokok pajak terutang adalah,

 

  1. NJOP Bumi 800 m2 x Rp.300.000,00
– Rp. 240.000.000,00
  1. NJOP Bangunan
  2. Bangunan 400 m2 x Rp.350.000,00
  3. Taman 200 m2 x 50.000,00
– Rp. 140.000.000,00

– Rp.   10.000.000,00

Jumlah  NJOP Bangunan – Rp. 150.000.000,00
Total NJOP Bumi dan Bangunan – Rp. 390.000.000,00
NJOP Tidak Kena Pajak – Rp.   10.000.000,00
NJOP Kena Pajak – Rp. 380.000.000,00

Tarip Pajak dengan NJOP sampai Rp. 1.000.000.000,00 adalah 0,15%

Maka Pajak Bumi yang terutang adalah Rp. 380.000.000,00 x 0,15%

= Rp. 570.000,00

 

Contoh 2:

Nilai Jual objek pajak (NJOP) di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)

Wajib Pajak B mempunyai:

  1. Tanah seluas 3.000m2 dengan harga jual Rp. 300.000/m2
  2. Rumah seluas 1.500m2 dengan harga jual Rp. 350.000/m2
  3. Taman seluas 500m2 dengan harga jual Rp. 50.000/m2

Maka, besarnya pokok pajak terutang adalah,

 

  1. NJOP Bumi 3.000 m2 x Rp.300.000,00
– Rp. 900.000.000,00
  1. NJOP Bangunan
  2. Bangunan 1.500 m2 x Rp.350.000,00
  3. Taman 500 m2 x Rp 000,00
– Rp.    525.000.000,00

– Rp.      25.000.000,00

Jumlah  NJOP Bangunan – Rp.    550.000.000,00
Total NJOP Bumi dan Bangunan – Rp. 1.450.000.000,00
NJOP Tidak Kena Pajak – Rp.      10.000.000,00
NJOP Kena Pajak – Rp. 1.000.000.000,00

Tarip Pajak dengan NJOP sampai Rp. 1.000.000.000,00 adalah 0,25%

Maka, Pajak Bumi yang terutang adalah Rp. 1.440.000.000,00 x 0,15%

= Rp. 3.600.000,00

Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak yang memerlukan bantuan dapat menghubungi petugas sentra Pelayanan Pajak Daerah di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

 

 

Informasi dan Pengaduan Pajak Daerah

Telp. (0233) 281167

SMS. 0812 2220 2221

Leave a Reply

Your email address will not be published.